Senin, 22 November 2021- Dalam rangka membangun Politeknik Pekerjaan Umum menjadi sekolah kedinasan, Politeknik Pekerjaan Umum mengadakan “Workshop Penyiapan Pendidikan Kedinasan Politeknik Pekerjaan Umum” yang diadakan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V, Yogyakarta selama dua hari.

Dalam arahan yang disampaikan oleh Kepala Badan BPSDM, Sugiyartanto, menyampaikan bahwa Politeknik Pekerjaan Umum mempunyai kelebihan seperti, kurikulum mata kuliah khusus yang tidak diajarkan di Politeknik lain (mengacu pada SIDLACOM), tugas akhir menggunakan studi kasus dan data pelaksanaan proyek Infrastruktur PUPR, serta jaminan mendapatkan sertifikasi profesi level terampil (manajemen konstruksi dan bidang teknis sesuai program studi) yang menunjang kebutuhan PUPR.

Lebih lanjut, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Indratmo Soekarno menyampaikan bahwa Kementerian PUPR membutuhan tenaga madya dalam D3 yang sifatnya teknikal dan spesifik. Kategori mahasiswa dari pendidikan kedinasan yaitu mendidik untuk pegawainya sendiri, mendidik untuk CPNS, mendidik dari masyarakat umun yang akan menjadi PNS.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 29 dan PP No. 14 Tahun 2010, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, naskah akademik berisi rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundangan-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup dan materi muatan di lengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya, sesuai yang disampaikan oleh Supardiyana (Kementerian PAN-RB) dalam paparannya.

Untuk itu dengan adanya materi dari narasumber, Politeknik Pekerjaan umum diharapkan untuk melengkapi syarat- syarat yang diperlukan seperti naskah akademik dengan langkah-langkah antara lain menentukan kespesifikasian Politeknik Pekerjaan Umum sebagai Perguruan Tinggi dengan bidang ilmu yang belum tersedia di Indonesia; menganalisis jumlah SDM yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk dapat dipenuhi oleh Politeknik PU; menentukan spesifikasi keahlian lulusan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain; menentukan jabatan apa yang akan diduduki oleh lulusan Politeknik PU; menentukan lulusan Politeknik PU akan memiliki peran apa dalam bidang insfrastruktur setelah menjadi PNS.