Semarang, 4 Agustus 2021 – Sesuai dengan diterbitkannya SE Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dan SE Menteri PUPR Nomor 04 tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Kementerian PUPR perlu adanya penerapan pengendalian risiko di seluruh balai di bawah BPSDM. Menanggapi hal tersebut, Politeknik Pekerjaan Umum mengadakan acara Manajemen Risiko di lingkungan Politeknik Pekerjaan Umum secara daring. Dengan dilakukannya Manajemen Risiko, Politeknik Pekerjaan Umum diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau mewujudkan peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan yang mungkin timbul sejak dari penerimaan mahasiswa baru sampai kelulusan mahasiswa. Pembahasan awal manajemen risiko di Politeknik Pekerjaan Umum mengundang narasumber dari IPB Bogor, Wonny Achmad Ridwan; UIN Sumut, Saparuddin Siregar; PT QIMS Intrasindo, Achmad Tarmizi; dan Universitas Negeri Medan, Muhammad Rizal.

Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, Indratmo Soekarno menyampaikan, bahwa pemahaman dan implementasi risiko jika dikelola dengan baik secara formal, terstruktur dan terintegrasi dapat menjadi kekuatan bagi penerapan corporate governance, sehingga menjadi hal mendesak yang harus ditetapkan oleh setiap institusi, termasuk Politeknik PU. Dimana saat ini sedang mempersiapkan akreditasi institusi, dan penerapan zona integritas maka proses pengelolaan manajemen risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) untuk tatakelola yang transparan, bertanggungjawab dan adil.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Pengembangan Talenta, Rudy Effendi menyampaikan bahwa proses manajemen risiko dilaksanakan secara integratif dengan tema lainnya yaitu pencanangan zona integritas, reformasi birokrasi, Sistem Manajemen Mutu, dan khusus untuk di PUPR mencakup pula implementasi kebijakan 9 (sembilan) Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Integrasi ini penting karena sejatinya hal-hal tersebut berujung pada perbaikan tata kelola untuk menuju birokrasi berkelas dunia.

Secara umum, sistem manajemen risiko bertujuan untuk mengamankan sasaran organisasi dari risiko-risiko pekerjaan melalui pengendalian. Setiap risiko didaftar (risk register) berdasarkan SOP yang ada sebagai bekal untuk merencanakan pengendaliannya (risk control), baik untuk risiko yang pernah atau sering terjadi maupun yang belum terjadi namun mungkin akan terjadi di masa mendatang.